UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik: Peraturan Media dan Wartawan Indonesia

Media massa, pers, jurnalistik, dan wartawan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). 

UU Pers dan KEJ merupakan hukum dan etika pers di Indonesia. UU Pers ditetapkan pemerintah. Kode Etik Jurnalistik ditetapkan oleh Dewan Pers. Semua lembaga media massa dan wartawan wajib menaati peraturan ini.

UU Pers mengatur pendirian lembaga pers atau media massa, fungsi dan perannya, sanksi, juga mengatur pengertian wartawan (jurnalis). Hubungan pembaca (audiens/masyarakat) dengan pers/wartawan juga diatur dalam UU Pers.

Kode Etik Jurnalistik adalah etika profesi wartawan yang ditetapkan Dewan Pers dan harus dipatuhi seluruh media dan wartawan di Indonesia. Kode etik mengatur perilaku (attitude) profesi wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Ketaatan pada kode etik merupakan ciri wartawan profesional, selain keahlian (skills) dan pengetahuan (knowledge) tentang jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik juga mengatur pemberitaan yang antara lain harus berimbang (balance), akurat (accuracy), tidak bohong, tidak berisi fitnah, sadis, dan cabul.

UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

Berikut ini salinan lengkap UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Naskah asli UU Pers bisa dilihat di aman resmi Database Peraturan dan Kode Etik di laman resmi Dewan Pers.

UU Pers

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG

PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapata sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.

8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN

PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III

WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamt dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:
a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
g. mendata perusahaan pers;
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari:
a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
a. organisasi pers;
b. perusahaan pers;
c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI

PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;
Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MULADI


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Plt

Edy Sudibyo

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG

PERS

I. UMUM

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4
Ayat 1
Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat 2
Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan indentitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.
Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5
Ayat 1
Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 6
Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Ayat 1
Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 10
Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.
Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:
a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.
Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.
Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.
Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat 1
Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat 2
Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 6
Cukup jelas

Ayat 7
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).

Pasal 18
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887).

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.

Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI); Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI); Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI); Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI); OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK); Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta; Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI); Fowa’a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI); RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI); Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI); Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAP HAMBA); Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI); Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI); M. Suprapto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI); Sakata Barus
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI); Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI); A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI); Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI); Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI); Ismed Hasan Putro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI); Wina Armada Sukardi
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI); Andi A. Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK); Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI); Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI); Ev. Robinson Togap Siagian
25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI); Rusli
26. Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat; Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS); Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI); Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII); Gunarso Kusumodiningrat.

Pengertian Media Massa, Karakteristik, Jenis, dan Fungsinya

Artikel ini berisi ulasan tentang Pengertian Media Massa, Karakteristik, Jenis, dan Fungsinya. Di bagian akhir dibahas pula perbedaan media massa dan media sosial.

Media massa --biasa disingkat "media" saja-- adalah sarana penyampaian pesan, dalam hal ini informasi seperti berita. Media identik dengan pers dan jurnalistik.

Media massa terpopuler saat ini adalah media online. Dewan Pers menggunakan istilah media siber (cyber media) untuk jenis media daring (dalam jaringan) atau media massa yang tersaji di internet ini.

Media massa merupakan sumber informasi --terutama info peristiwa aktual-- dan hiburan. Media massa meliputi suratkabar atau koran, tabloid, majalah, radio, televisi, dan media siber (media online) atau situs berita (news site).

Dalam catatan Wikipedia, media massa atau pers adalah istilah yang mulai digunakan tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas.

Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media.

Pengertian Media Massa

Media massa (mass media) terdiri dari dua kata, media dan massa. Berikut ini pengertian media dan massa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Media artinya:

• alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk
• yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya): wayang bisa dipakai sebagai -- pendidikan
• perantara; penghubung
• zat hara yang mengandung protein, karbohidrat, garam, air, dan sebagainya, baik berupa cairan maupun yang dipadatkan dengan menambah gelatin untuk menumbuhkan bakteri, sel, atau jaringan tumbuhan
• bahan yang digunakan dalam pemasukan dan penyimpanan data di komputer, atau dalam perekaman hasil komputer

Massa artinya:

• sejumlah besar benda (zat dan sebagainya) yang dikumpulkan (disatukan) menjadi satu (atau kesatuan): -- batu-batuan
• jumlah yang banyak sekali; sekumpulan orang yang banyak sekali (berkumpul di suatu tempat atau tersebar): -- membanjiri lapangan untuk melihat pertunjukan sirkus
• kelompok manusia yang bersatu karena dasar atau pegangan tertentu: organisasi --
• ukuran kuantitatif sifat kelembaman (inersia) benda
• sekelompok orang yang anonim yang berada di suatu tempat yang sama.

Dengan demikian, secara bahasa, media massa adalah sarana komunikasi atau saluran penyampaian informasi kepada orang banyak.

Menurut Leksikon Komunikasi, media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi, dan surat kabar.

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pengertian media massa disebutan dalam pengertian pers sebagai berikut:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Hafied Cangara dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi (2010) menyebutkan, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.

Media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi, seperti surat kabar, film, radio dan televisi.

Media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti tengah atau perantara. Massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan.

Dengan demikian, pengertian media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain.

Cangara mendefinisikan media massa sebagai berikut:

Media massa adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) secara serentak. 

Media dalam konteks periklanan memiliki pengertian tersendiri, yaitu media penyampaian pesan iklan atau promosi. Simak Karakteristik Media.

Karakteristik Media Massa

Sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik media massa menurut (Canggara, 2010:126-127) sebagai berikut:

1. Bersifat melembaga

Pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan
sampai pada penyajian informasi.

Tambahan: yang disebut media massa di Indonesia adalah media yang diterbitkan oleh lembaga pers berbadan hukum.  

2. Bersifat satu arah

Komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.

3. Meluas dan serempak.

Media dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.

4. Menggunakan Peralatan.

Media massa memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan semacamnya.

5. Bersifat terbuka.

Pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.

Media massa adalah sarana komunikasi massa (mass communication), yaitu saluran penyampaian pesan kepada orang banyak secara serentak.

Masih menurut Cangara, komunikasi massa memiliki sejumlah ciri atau karakteristik yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikator Terlembaga

Dalam komunikasi massa, komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks, namun bersifat melembaga. Lembaga penyampai pesan komunikasi massa melalui media massa, seperti televisi, surat kabar, radio, internet.

2. Pesan bersifat umum

Dalam proses komunikasi massa pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator ditujukan kepada khalayak luas atau semua orang bukan hanya sekelompok orang.

Dengan demikian, maka proses komunikasi massa bersifat terbuka. Hal ini dikarenakan, komunikan tersebar di berbagai tempat yang tersebar. Pesan beritanya pula mengandung unsur fakta yang bersifat penting dan menarik untuk semua kalangan masyarakat bukan hanya sekelompok orang.

3. Komunikannya Anonim dan Heterogen

Komunikan atau penerima informasi dalam komunikasi massa bersifat anonim dan heterogen. Hal ini dikarenakan komunikasi massa menyampaikan pesan secara umum pada seluruh masyarakat,yang tidak saling mengenal antara satu sama lain, tanpa membedakan suku, ras, agama serta memiliki beragam karakter psikologi, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, adat budaya, maupun strata sosial yang berbeda-beda.

4. Media massa bersifat Keserempakan

Keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah.

5. Pesan yang disampaikan satu arah

Artinya terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan secara langsung tapi komunikator dan komunikah tidak saling bertemu dan komunikan tidak dapat merespon secara langsung.

6. Umpan Balik Tertunda ( Delayed Feedback )

Dikarenakan antara komunikator dengan komunikan yang tidak bertatap muka secara langsung maka komunikator tidak dapat dengan segera mengetahui reaksi khalayak terhadap pesan yang telah disampaikannya.

Dari uraian di atas, karakteristik utama media massa adalah melembaga atau dikelola oleh sebuah lembaga, dalam hal ini lembaga pers.

Media ini dikelola sebuah tim yang terdiri dari:

1. Redaksi (editor department) yang diisi wartawan (jurnalis).
2. Bisnis atau pemasaran (business/marketing department) yang menangani iklan dan promosi.
3. Teknik (publishing department) atau bagian yang menangani masalah teknis penerbitan atau percetakan (printing), penyiaran (broadcasting), dan pengembangan website (online media).

Jenis-Jenis Media Massa

Dari uraian di atas sudah disebutkan jenis-jenis media massa, yaitu suratkabar, tabloid, majalah, radio, televisi, dan media siber.

Media-media tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis media, yaitu:

1. Media Cetak -- Suratkabar, Tabloid, Majalah
2. Media Penyiaran atau Media Elektronik -- Radio dan Televisi
3. Media Online atau Media Siber -- Situs web berita atau majalah online.

Hal yang sama dikemukakan Cangara. Menurutnya, jenis-jenis media massa dibedakan menjadi tiga jenis:

1. Media cetak

Media cetak adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920-an. Pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin masayarakat.

2. Media elektronik 

Setelah media cetak muncullah media elektronik pertama yaitu radio. Sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara.

Kecepetatan dan ketepatan waktu dalam penyampain pesan radio tentu lebih cepat dengan menggunakan siaran langsung.

Setelah itu muncul televisi yang lebih canggih bisa menayangkan gambar, yaitu sebagai media massa audio visual.

3. Media internet.

Baru populer di abad 21. Google lahir tahun 1997. Media internet bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik.  Apa yang ada pada kedua media sebelumnya (cetak dan penyiaran) bisa masuk dalam jaringan internet melalui website.

Jenis-jenis media massa juga diklasifikasikan dalam dua macam:

1. Media Konvensional (Cetak dan Penyiaran)
2. Media Modern atau Media Baru (Media Siber/Media Internet)

Fungsi Media Massa

Secara umum, media massa berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan (informasi, gagasan, pemikiran) kepada orang banyak secara serentak.

Di Indonesia, fungsi media massa tercantum dalam fungsi pers berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai berikut:

Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.. 

Fungsi Pers

1. Fungsi Informasi

Pers itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.

2. Fungsi Pendidikan

Sebagi sarana pendidikan massa (mass education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.

3. Fungsi Hiburan

Pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.

4. Fungsi Kontrol Sosial

Fungsi ini terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Social participation (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan)
2. Social responsibility (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat)
3. Social support (dukungan rakyat terhadap pemerintah)
4. Social control (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah)

Sebagai Lembaga Ekonomi

Pers adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memamfaatkan keadaan di sekiktarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil prodduksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.

Fungsi media massa juga dikemukakan Harold Laswell pada artikel klasiknya tahun 1948. Laswell mengemukakan sebuah formula yang sering dikutip untuk model komunikasi hingga sekarang, yaitu :

1. Siapa (who)
2. Pesannya apa (says what)
3. Saluran yang digunakan (in what channel)
4. Kepada siapa (to whom)
5. Apa dampaknya (with what effect)

Model tersebut adalah garis besar elemen-elemen dasar komunikasi. Dari model tersebut, Laswell mengidentifikasi fungsi media sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan (surveillance), penyediaan informasi tentang lingkungan.
2. Fungsi penghubungan (correlation), di mana terjadi penyajian pilihan solusi untuk suatu masalah.
3. Fungsi pentransferan budaya (transmission), adanya sosialisasi dan pendidikan.

Charles Wright yang mengembangkan model Laswell menambahkan fungsi hiburan (entertainment).

Dennis McQuail dikutip Nurudin dalalam Komunikasi Massa (2013) memberikan beberapa asumsi pokok tentang peran atau fungsi media di tengah kehidupan masyarakat saat ini:

1. Media merupakan sebuah industri.
2. Media berperan sebagai sumber kekuatan yaitu alat kontrol manajeman dan inovasi dalam masyarakat. 
3. Komunikator menjadikan media sebagai pengganti kekuatan, tameng, atau sumber daya 
4. Media menjadi wadah informasi yang menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun internasional.
5. Media berperan sebagai wahana pengambangan budaya. 
6. Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dikombinasikan dengan berita dan tayangan hiburan. Media telah menjadi sumber dominan bagi individu dan kelompok masyarakat.

Fungsi media juga tergambar dalam fungsi komunikasi massa yang dikemukakan De Vito sebagaimana dikutip Winarni dalam Pengantar Komunikasi Massa (2003):

1. Menghibur
2. Meyakinkan
3. Menginformasikan
4. Menganugerahkan status
5. Membius
6. Menciptakan rasa kebersatuan.

Demikian Pengertian Media Massa, Karakteristik, Jenis, dan Fungsinya. Berikutnya adalah ulasan ringkas tentang perbedaan media massa dan media sosial. 

Media Massa vs Media Sosial 

Bagaimana dengan media sosial? Apakah social media termasuk media massa?

Sesuai dengan namanya, media sosial adalah sarana komunikasi antar-anggota masyarakat, dalam hal ini warga internet (warganet) atau internet citizens (netizen).

Media sosial termasuk media massa dalam arti saluran komunikasi kepada orang banyak (komunikasi massa), namun tidak bisa disebut media massa dalam konteks pers dan jurnalistik.

Media massa adalah sarana pelaporan (reporting) peristiwa para wartawan. Media massa adalah sarana berbagi (sharing) penggunanya atau warganet.

Perbedaan Media Massa dan Media Sosial (SlideShare).*

Media sosial merupakan situs web tempat pengguna berbagi informasi, mulai informasi pribadi hingga promosi usaha dan pesan politik. 

Demikian ulasan tentang Pengertian Media Massa, Karakteristik, Jenis, dan Fungsinya, termasuk perbedaannya dengan media sosial. Wasalam. (www.romelteamedia.com).*

Jurnalisme Buruh

Istilah jurnalisme buruh (labor journalism) mungkin belum masuk dalam literatur jurnalistik ataupun komunikasi massa. Secara praktis, jurnalisme buruh sudah berjalan. Berikut ini ulasannya.

Pada akhir Mei 2019, saya dikontak seorang aktivis buruh. Katanya, serikat pekerja tingkat nasional ingin membuat media pekerja atau website khusus tentang buruh.

Website pun dibuat. Dalam perjalanannya, rencana besar menjadikannya sebagai website berita resmi tidak berjalan sesuai dengan rencana.

Rupanya, para pengurus serikat pekerja tersebut belum menyadari pentingnya berjuang melalui media massa.

Tawaran saya agar mengadakan pelatihan jurnalistik di internal serikat pekerja tersebut pun tidak disambut baik. Mereka lebih tertarik aksi-aksi demonstrasi yang memang identik dengan kalangan buruh.

Alhasil, website tersebut hanya berjalan sekitar enam bulan, dengan tim penulis (editor) hanya dua orang --termasuk saya. Kini saya hanya bertugas "menjaga" web tersebut, tidak lagi mengisinya.

Pengertian Jurnalisme Buruh

Jurnalisme Buruh (Labour Journalism) bisa dipahami dalam dua sisi.

1. Pemberitaan tentang buruh atau pekerja.
2. Aktivitas jurnalistik yang dilakukan buruh/pekerja.

Jurnalisme buruh dalam pengertian pertama sudah berjalan. Umumnya, pemberitaan tentang buruh berkaitan dengan aksi demonstrasi, upah, PHK, atau kecelakaan kerja.

Jurnalisme buruh dalam pengertian kedua masih minim. Media daring yang dikelola serikat buruh/pekerja cukup banyak, namun tampaknya belum bisa menjadi rujukan utama berita perburuhan.

Idealnya, buruh menyempatkan diri menulis berita atau opini (artikel) seputar dunia mereka di tempat kerja atau saat mengadakan aksi demo.

Jurnalisme buruh bagian dari jurnalisme warga (citizen journalism) atau jurnalisme komunitas (community journalism).

Jurnalisme buruh bisa menjadi pembentuk opini publik tentang buruh/pekerja sekaligus membangun reputasi atau citra positif tentan buruh/pekerja.

Demikian ulasan ringkas tentang jurnalisme buruh. Wasalam. (www.romelteamedia.com).*

Tips SEO: Cara Meningkatkan Jumlah Pengunjung Blog (Traffic Website)

Kita memerlukan SEO untuk meningkatkan jumlah pembaca atau pengunjung blog (traffic website). SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimisation atau Pengoptimalan Mesin Telusur sebagai cara meningkatkan jumlah pengunjung blog.

Kenapa Harus SEO?

SEO harus diterapkan agar blog atau postingan mudah dan cepat diindeks mesin pencari, terutama Google, sehingga ditampilkan di halaman pertama --bahkan peringkat teratas-- hasil pencarian (SERP).

Sumber utama trafik atau pengunjung blog adalah mesin pencari, selain media sosial dan website/blog lain --jika link blog kita ada di situs lain. Itulah alasan kenapa SEO harus dilakukan.

Jenis-Jenis SEO

Secara garis besar, ada dua jenis SEO untuk Meningkatkan Jumlah Pengunjung Blog, yaitu

1. On-Page SEO
2. Off-Page SEO.

On-Page SEO 

On-Page SEO adalah pengoptimalan yang dilakukan di dalam blog, yaitu template dan postingan (konten), seperti meta tags, judul halaman (page title), link internal dan eksernal, serta kecepatan loading (page speed).

1. Judul Halaman

Judul halaman (page title) yaitu berperan penting dalam indeks mesin telusur. Pastikan judul halaman berisi kata kunci atau topik konten blog.

Judul halaman blog terdiri dari halaman utama (homepage, blog title) dan juga judul halaman artikel atau postingan (blog post).

Untuk pengoptimalan judul halaman, gunakan tips SEO berikut ini:

1. Klik Tema > Edit HTML

2. Ganti kode <title><data:blog.pageTitle/></title> di template Anda dengan kode berikut ini:

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
</b:if>

Template blog SEO Friendly biasanya sudah berisi title tags di atas.

2. Deskripsi Meta 

Deskripsi Meta (Meta Descriptions) adalah keterangan tentang blog dan isi blog. Deskripsi meta memberikan penjelasan singkat mengenai isi sebuah halaman blog.

Meta deskripsi biasa digunakan di hasil pencarian mesin telusur untuk menampilkan gambaran singkat dari halaman tersebut.

Berikut ini cara memasang deskripsi meta tags di dashboard blog sebagai seo dasar:

1. Klik "Setting" > "Search preferences" > lalu "Edit" Meta tags sebagaimana dalam gambar berikut ini:

2. Klik "Enable" YES
3. Masukkan deskripsi blog Anda, maksimal 150 karakter. Blogger memberikan contoh di bagian bawah, misalnya: blog tentang media sosial dan desain web.

4. Klik "Save Changes".

Untuk memastikan meta tags terindeks atau terdeteksi mesin pencari, pastikan ada kode seperti ini di template blog Anda:

<b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
</b:if>

Jika belum ada, copas kode tersebut di bawah kode <head> di dalam template Anda.

Setelah itu, setiap kali membuat tulisan, pastikan Anda mengisi kolom "Deskripsi Penelusuran" (Search Description) di "Post Setting".

3. Struktur URL (Permalink)

URL Structure yaitu permanent link (permalink) judul artikel. Pastikan struktur permalink berisi kata kunci (keywords) dan hapus kata-kata yang tidak penting. Lakukan Custom Permalink untuk artikel.

Untuk menerapkan tips no 1, 2, dan 3 di atas di blog self hosted WordPress, Anda cukup menggunakan plugin Yoast SEO dan mengaturnya di setting plugin tersebut.

Namun, untuk website berbasis WordPress, pastikan Anda menggunakan VPS Hosting Terbaik.

4. Heading Tags.

Gunakan subjudul dengan ukuran huruf yang berbeda dengan judul dan teks naskah. Heading tags atau Body Tags terdiri dari H1, H2, H3, H4, dst.

H1 untuk judul tulisan
H2 & H3 untuk subjudul

5. Kepadatan Kata Kunci

Kepadatan Kata Kunci (Keyword Density) yaitu pengulangan kata kunci dalam artikel. Ulang kata kunci maksimal 2-3 persen dari jumlah kata yang ada dalam postingan.

Pastikan kata kunci ada dalam judul, awal tulisan, di tengah tulisan, dan di akhir tulisan secara wajar, tidak berlebihan. Jika kebanyakan atau berlebihan, Google justru akan menganggapnya sebagai spam.

6. Pengoptimalan Gambar

Image SEO berperan penting dalam pengoptimalan mesin telurus guna meningkatkan jumlah pengunjung blog.

1. Nama file gambar harus berisi kata kunci dan dimengerti Google. Misalnya: tips-seo.jpg
2. Isi kolom Alt Text dan Title Text saat diupload ke postingan.

Klik Gambar > Klik "Properties" > isi kedua kolom yan tersedia, misalnya dengan copas judul tulisan.

Untuk blog selfhosted WordPress, pengoptimalan gambar juga dilakukan saat upload foto, lalu ada form di sidebar kanan untuk title dan alt text.

Pastikan website Anda menggunakan Cloud Hosting Indonesia agar lebih baik dan lebih banyak pengunjung.

7. Sertakan Tautan (Link)

Ada dua tautan (link) yang dalam tulisan, yaitu tautan kedalam (internal link) dan tautan keluar (external link).

Tautan kedalam yaitu link yang dipasang dalam sebuah kata atau kalimat dan mengarah postingan terkait yang sudah ditulis sebelumnya.

Tautan keluar yaitu link yang dipasang dalam sebuah kata/kalimat dan mengarah pada blog atau situs lain, misalnya ke Wikipedia. Contoh terbaik link building adalah artikel-artikel yang ada di Wikipedia.

8. SEO CONTENT

Di atas ke-7 Cara Meningkatkan Jumlah Pengunjung Blog tadi, faktor SEO utama adakah konten, artikel, atau postingan yang berkualitas: unik, orisinal, detail, lengkap, bermanfaat, sebagaimana panduan Google dalam Pengoptimalan Mesin Telusur.

Baca juga: Cara Menulis Artikel Berkualitas

Off-Page SEO

SEO Off-Page adalah pengoptimalan mesin telurur yang dilakukan di luar blog atau tidak berhubungan dengan halaman web.

Teknik SEO Off-Page antara lain:

1. Promosi Melalui Forum, misalnya Kasus dan Quora
2. Share ke Media Sosial (SMO = Social Media Optimization)
3. Pasang Iklan di Google Ads (SEM = Search Engine Marketing)
4. Pasang Iklan di Media Sosial (SMM = Social Media Marketing)
5. Pasang Iklan di Blog Lain
6. Guest Posting atau Conten Placement --memasang/menulis artikel di blog orang lain.
7. Pasang Spanduk, Sebar Brosur, dan promosi "konvensional" lainnya jika diperlukan.

Itu dia Cara Meningkatkan Jumlah Pengunjung Blog atau Trafik Website dengan menerapkan  Tips SEO On-Page & Off-Page. Baca juga tips lainnya di Tips SEO. Wasalam. ( www.romelteamedia.com).*

Konversi Tugas Anda dari PDF ke Word untuk Diedit!

Cara Konversi PDF ke Word

Selalu ada kesempatan kapan pun Anda telah menulis tugas yang pasti akan Anda temukan kesalahan di dalamnya setelah pembacaan bukti! 

Seorang siswa biasanya khawatir ketika tenggat waktunya singkat, dan mereka sering membuat kesalahan saat menulis dalam kebingungan, sekarang yang menambah masalah ini adalah ketika Anda menyimpan dokumen Anda dalam PDF dan tidak menyisakan kesempatan untuk pengeditan menit terakhir. 

Situasi ini bisa sangat menyakitkan di kepala, terutama jika Anda harus menyerahkan pekerjaan Anda dalam beberapa menit terakhir.

Saat Anda menghadapi masalah ini, kami ingin Anda menghabiskan lima menit dari tenggat waktu Anda untuk membuat kesalahan Anda tepat dalam beberapa detik terakhir. 

Jangan khawatir, dan Anda tidak perlu menulis tugas lagi, Anda juga tidak harus menjiplak dari internet. 

Jadi, Anda harus berpikir tentang trik sulap yang akan membantu Anda mengedit satu kesalahan yang dapat membuat tugas Anda ditolak, trik yang akan Anda gunakan dikenal sebagai alat gratis konverter PDF ke Word dan panduan yang akan membantu Anda membiasakan diri dengan alat ini diberikan di bawah ini.

Pengonversi PDF ke Word Terbaik Gratis!

Penting bahwa sebelum Anda mulai menavigasi alat untuk konversi di Google, Anda harus tahu bahwa tidak semua konverter dapat diandalkan dan aman untuk digunakan sehingga Anda harus menggunakan alat terbaik untuk konversi kata ke PDF. 

Kami akan menyarankan Anda untuk menggunakan alat konversi oleh alat SEO kecil atau oleh duplichecker.com, keduanya adalah dua alat terbaik untuk konversi ke file PDF. 

Anda dapat dengan mudah menavigasi keduanya di Google dan tidak khawatir; keduanya adalah layanan gratis yang Anda tidak perlu membayar apa pun untuk menggunakannya. Anda hanya perlu mengikuti beberapa panduan langkah demi langkah sederhana!

Bagaimana Mengkonversi Penugasan ke Word Online?

Sekarang pertanyaan utama adalah setelah menavigasi alat, bagaimana Anda bisa mengubahnya dengan benar? 

Pertama-tama, Anda perlu memahami bahwa alat ini sangat ramah pengguna dan tidak ada komplikasi dalam menggunakannya, beberapa dari Anda mungkin berpikir bahwa Anda harus menginstal alat atau menambahkan iklan di browser untuk menggunakan alat, tetapi jangan khawatir Anda tidak perlu melakukan hal semacam itu. 

Saat Anda menavigasi alat di mesin pencari Anda, buka dan tunggu sampai halaman memuat, ikuti langkah-langkah berikut!

1. Temukan tab yang memungkinkan Anda untuk mengunggah file PDF Anda pada alat. Anda akan menemukannya di bagian paling bawah kotak dialog di bagian atas halaman.

2. Anda dapat menyalin teks dari dokumen Anda dan menyusunnya kembali dalam kata, atau Anda cukup mengunggah dokumen PDF dengan memilihnya dari menu unggah!

3. Setelah memilih file dan mengunggahnya, alat akan bertanya kepada Anda sebelum mengonversi dokumen untuk format di mana Anda ingin file Anda dikonversi. Anda bahkan dapat memilih versi kata yang Anda inginkan untuk konversi file Anda.

4. Setelah Anda memilih format yang tepat, Anda dapat menekan convert dan boom itu akan mengkonversi dokumen Anda dalam beberapa detik.

5. Anda dapat dengan mudah mengunduh file yang dikonversi dari alat!

Anda harus ingat bahwa ada beberapa alat yang memungkinkan Anda mengedit dokumen PDF dengan tetap menggunakan antarmuka alat, tetapi kami menyarankan Anda untuk menggunakan metode pengunduhan alih-alih. Ini jauh lebih aman dan aman, dan Anda dapat mengedit dokumen Anda seperti yang Anda inginkan.

Bisakah Saya Menggunakan Konverter Di Ponsel Saya?

Untungnya Anda dapat menggunakan alat konverter online ini di sistem desktop dan di ponsel cerdas (Smartphone) Anda. 

Anda dapat dengan mudah menggunakan langkah-langkah di atas untuk mengonversi dokumen Anda di ponsel Anda juga, tetapi Anda harus ingat bahwa format harus dipilih dengan hati-hati karena dapat merusak pemformatan dokumen asli Anda dan Anda akhirnya akan membuang-buang lebih banyak waktu dalam mengedit pemformatan kemudian diminta untuk memperbaiki kesalahan tunggal yang telah Anda berkabung!