Featured Image Post

Hoax Berkembang Akibat Krisis Kepercayaan terhadap Media Mainstream

HOAX atau berita palsu/informasi bohong berkembang akibat masyarakat kehilangan kepercayaan atas netralitas pers dan isi media mainstrea...

Romeltea Media

Buku Baru: Blogpreneur - Bisnis Online untuk Pemula

Buku Baru: Blogpreneur - Panduan Bisnis Online untuk Pemula. Tips Menghasilkan Uang dengan Blogging (Ngeblog).

Buku Baru: Blogpreneur - Bisnis Online untuk Pemula

Buku Baru: Blogpreneur - Bisnis Online untuk Pemula
Buku Baru: Blogpreneur - Bisnis Online untuk Pemula

Di era internet, celah-celah untuk mendapatkan penghasilan sebenarnya makin terbuka. Dengan jaringan internet yang sudah merambah ke segala pelosok, terbuka banyak peluang untuk meraih pendapatan, bahkan untuk menjadi kaya-raya.

Salah satunya adalah melalui blog. Ngeblog (blogging) bukan lagi sekadar untuk menyalurkan hobi, tapi kini sudah bisa dijadikan sumber uang. Melalui blog, seseorang bisa membuka wirausaha online atau menjadi blogpreneur: bisnis online melalui blog.

Dalam buku ini, Blogpreneur - Panduan Bisnis Online untuk Pemula, penulis (saya) berbagi pengalaman dan tips dalam menggali banyak peluang untuk mendapatkan uang melalui blog (make money blogging).

Selain ditujukan bagi peminat bisnis online via blog, buku ini juga didedikasikan bagi siapa saja yang membutuhkan panduan blogging.

Data Buku

Penulis: Asep Syamsul M. Romli
Ukuran: 14 x 20 cm
Tebal: 144 hlm
Ketras: Premium bookpaper 57gr
Terbit: 2017
ISBN: 978-602-350-119-9
Harga: Rp. 34.000
Harga Diskon: Rp. 28.900 (diskon 15% s/d 1 Februari 2017)


blogpreneur - bisnis online untuk pemula

Pesan sekarang juga melalui:
www.nuansa.co
atau
WA/SMS: 0818638038

Email: marketonlline@nuansa.co
Romeltea Media

Sembilan Elemen Jurnalisme: Pedoman Wartawan & Media Profesional

Sembilan Elemen Jurnalisme: Pedoman Wartawan & Media Profesional
Sembilan Elemen Jurnalisme: Pedoman Wartawan & Media Profesional.

BUKU The Elements of Journalism:: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect sangat dikenal di kalangan wartawan profesional atau mahasisw junalistik.

Ditulis dua wartawan Amerika Serikat, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, sembilan elemen jurnalistik ini menjadi paduan profesional sekaligus etika profesi wartawan.

Kedua wartawan veteran Amerika ini menggambarkan sembilan prinsip jurnalism (jurnalistik) sebagai tanggung jawab mendasar para jurnalis, standar kerja jurnalis, dan peran pers bebas.

Verifikasi media, QR Barcode, atau "label halal" Dewan Pers terhadap media-media di Indonesia hanya akan membedakan mana media berbadan hukum dan yang tidak.


Verifikasi dan barcode bukan jaminan media tersebut fair dan berimbang dalam pemberitaan, juga bukan jaminan media tersebut independen dan berpihak kepada publik.

Alangkah baiknya Dewan Pers juga melakukan verifikasi dari sisi konten, pemberitaan, apakah sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak, bukan hanya verifikasi dari sisi modal atau badan hukum.

Sembilan Elemen Jurnalisme: Pedoman Wartawan & Media Profesional

Kesembilan elemen jurnalisme itu adalah:
  1. Journalism's first obligation is to the truth. Kewajiban jurnalisme pertama adalah (berpihak) pada kebenaran.
  2. Its first loyalty is to the citizens. Loyalitas (kesetiaan) pertamanya kepada warga (publik)
  3. Its essence is discipline of verification. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi
  4. Its practitioners must maintain an independence from those they cover. Para praktisinya (jurnalis/wartawan) harus menjaga independensi dari objek liputannya.
  5. It must serve as an independent monitor of power. Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen kekuasaan. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling-kritik dan menemukan kompromi.
  6. It must provide a forum for public criticism and compromise. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling-kritik dan menemukan kompromi.
  7. It must strive to make the significant interesting, and relevant. Jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan.
  8. It must keep the news comprehensive and proportional. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional.
  9. Its practitioners must be allowed to exercise their personal conscience. Jurnalis harus diperbolehkan mendengarkan hati nurani personalnya.

Inti sembilan elemen jurnalisme itu adalah wartawan atau media harus memegang teguh kebenaran. Dalam jurnalistik, parameter kebenaran adalah fakta, data, atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, manipulasi informasi --dikenal dengan framing-- bertentangan dengan kaidah jurnalistik.

Wartawan harus berpihak kepada publik. Media tidak boleh menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Jika itu dilakukan, maka risikonya seperti sekarang: merebaknya hoax.

Wartawan/meda harus menjadi pemantau independen kekuasaan, menjadi kekuatan keempat (the fouth estate), melaksanakan watchdog journalism, atau melakukan pengawasan sosial (social control) sebagaimana diamanatkan UU No. 40/1999 tentang Pers (Fungsi Pers).

Disiplin verifikasi, yakni cek dan recek, meneliti ulang kebenaran sebuah informasi, menjadi ruh jurnalisme. Inilah yang membuat pemberita media pers atau media jurnalistik terpercaya.

Sembilan Elemen Jurnalisme adalah ide, kode etik, dan banyak wartawan media arus utama di Indonesia sekarang mengabaikannya, terutama soal loyalitas kepada publik dan pemantau independen kekuasaan.

Terabaikannya kode etik dan sembilan elemen jurnalistik terutama akibat media-media besar dimiliki dan dikendalikan penguasa atau kelompok kepentingan politik. Publik tidak bisa mengharapkan pemberitaan yang berimbang (balance), detail, fair, kepada media-media yang dimiliki pihak yang ada di lingkaran kekuasaan atau pro-pemerintah.

Media yang dikenalikan rezim atau pemilik yang ada di lingkaran kekuasaan akan berubah fungsi dan peran dari media pers/media jurnalistik menjadi menjadi media partisan dan media propaganda.

Demikian ulasan ringkas tentang Sembilan Elemen Jurnalisme: Pedoman Wartawan & Media Profesional. Wasalam. (www.romelteamedia.com).*

Romeltea Media

Tak Relevan Lagi, Dewan Pers Harus Diganti Dewan Media Nasional

Tidak Relevan Lagi, Dewan Pers Harus Diganti Dewan Media Nasional
DEWAN PERS harus dibubarkan dan diganti dengan lembaga fresh dan up to date semacam Dewan Media Nasional (DMN) yang meliputi semua jenis media, termasuk media baru --media online, media daring, atau situs berita.

Dewan Pers identik dengan media cetak (printed media) --suratkabar, majalah, dan tabloid. Dewan Pers juga tidak meliputi wilayah media elektronik atau media penyiaran (radio dan televisi) yang menjadi otoritas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Dewan Pers pun tidak punya otoritas di wilayah media online (media daring, situs berita) yang sudah diantur dalam UU ITE dan menjadi kewenangan Kemenkominfo.

Nah, sekarang media cetak sudah berguguran, makin banyak yang gulung karpet, eh gulung tikar. Makin jelas, Dewan Pers tidak relevan lagi.

"Ulah" Dewan Pers mengurusi media online, dengan melakukan verifikasi dan memberikan barcode, menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan.

Verifikasi media dituding merupakan pembredeilan gaya baru, mengusik kebebasan pers dan berpendapat, serta menunjukkan Dewan Pers menjadi "alat politik" untuk mengendalikan media massa di tanah air.

Verifikasi media merupakan "follow up" pemerintah dan Dewan Pers atas maraknya berita bohong (hoax). Dewan Pers sendiri mengaku, verifikasi merupakan salah satu upaya memerangi hoax.
'
Dengan demikian, media terverifikasi dikesankan tidak akan menyebarkan hoax. Sebaliknya,media yang tidak terverifikasi tidak layak dipercaya karena "terduga" sebagai hoax.

Dengan verifikasi media, Dewan Pers terkesan menggiring masyaakat agar "hanya" mempercayai berita dari media terverifikasi atau yang terdaftar di Dewan Pers.

Masalahnya, apakah media-media verified itu berimbang dalam pemberitaannya? Apakah media-media mainstream itu bukan media propaganda dan bukan corong rezim atau kekuatan politik tertentu?

Publik sudah tahu, media-media arus utama itu kebanyakan menjadi corong rezim, menjadi propagandis kekuatan politik tertentu, dan tidak berimbang dalam pemberitaan, terutama menyangkut isu Islam dan kaum Muslim.

Publik tidak bisa disuruh-suruh atau digiring tentang media yang menjadi sumber informasi terpercaya. Ini era internet, Bung! Ingat ada Manifesto Internet. Ini era keterbukaan informasi. Produksi dan distribusi informasi apa pun begitu mudah dilakukan.

Kembali ke soal Dewan Pers. Lembaga ini bisa dikatakan salah satu peninggalan Orde Baru, meski fungsinya berubah dari penasihat Menteri Penerangan menjadi lembaga independen. Dulu Ketua Dewan Pers itu Menteri Penerangan.

Ah, intina mah, Dewan Pers sudah tidak relevan lagi dengan zaman internet. Harus dibubarkan dan diganti dengan lembaga semacam Dewan Media Nasional  atau apalah-apalah namanya.

Bahkan, keberadaan Dewan Media Nasional ini juga bisa sekaligus membubarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang "gak jelas kerjanya". Wilayah kekuasaan KPI, radio dan televisi, dimasukkan ke Dewan Media Nasional.

Ini mah sekadar "curhat dong mah" soal Dewan Pers dan konstelasi media massa saat ini di tanah air. Wasalam. (www.romelteamedia.com).*

Romeltea Media

Verifikasi Media QR Code Dewan Pers: Verifikasi Juga Praktik Jurnalistiknya!

Verifikasi Media QR Code Dewan Pers: Verifikasi Juga Praktik Jurnalistiknya!
Selain verifikasi QR Code, Dewan Pers juga harus memverifikasi praktik jurnalistik media pers agar berimbang, tidak partisan, dan menjauhi jurnalisme umpan klik!

DEWAN PERS mengumumkan 74 media yang lolos verifikasi. Ke-74 media tersebut akan diberi barcode atau Quick Response Code (QR Code).

Dalam siaran persnya, Dewan Pers menyebutkan penyerahan sertifikat terverifikasi kepada 74 perusahaan pers itu akan dilakukan pada puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Ambon, Maluku, Rabu 8 Februari 2017.

"Ke depan, hanya perusahaan pers yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers yang akan mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Dewan Pers bila terjadi sengketa pers yang mengaitkan perusahaan pers tersebut," demikian salah satu keterangan dalam siaran pers tersebut sebagaimana dikutip Republika.

Selain itu, media massa yang terverifikasi Dewan Pers akan mendapatkan barcode.

Disebutkan, QR Code atau barcode dua dimensi yang diberikan kepada media cetak dan media online itu dapat dipindai dengan ponsel pintar (SmartPhone) dan akan memberi informasi mengenai media tersebut. Code yang muncul antara lain alamat dan nomor kontak.

Kode tersebut kemungkinan dapat dipalsukan media yang belum terverifikasi. Namun, begitu kode itu dipindai, tidak ada informasi yang muncul. 

Untuk platform media elektronik (radio dan televisi), Dewan Pers akan memberikan semacam jingle atau bumper/tune in yang diputar sebelum dan sesudah siaran berita.

Dengan memberikan kode bahwa media tersebut terverifikasi, masyarakat membedakan media yang resmi (media pers) dan tidak resmi (media non-pers). 

Dewan Pers menyebutkan, verifikasi media dilakukan untuk memastikan pelaksanaan komitmen pelaku media massa dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan guna mewujudkan kemerdekaan pers. 

Dewan Pers menegaskan, dalam menjalankan perannya, media atau wartawan harus menjunjung kemerdekaan pers, menyampaikan informasi kepada publik secara jujur dan berimbang, serta bebas dari tekanan kapitalisme dan politik.

"Pers tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk bertindak seenaknya saja, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 40/1999 tentang Pers, wartawan adalalah profesi yang memiliki dan harus menaati Kode Etik Jurnalistik," demikian tegas Dewan Pers melalui siaran pers, Sabtu (4/2/2017).

Jenis-Jenis Media Massa
Sebelumnya, Dewan Pers gencar mengkampanyekan media-media resmi sebagai bagian dari upaya memerangi berita bohong atau Hoax.

Dewan Pers mengelompokkan media massa menjadi tiga jenis, yakni media profesional, media partisan, dan media abal-abal. (Baca: Jenis-Jenis Media Menurut Dewan Pers).


Verifikasi Media QR Code Dewan Pers: Ngaruh Gak?

Jelas, ngaruh banget. Namun, hanya sebatas memudahkan kita membedakan mana media resmi --diterbitkan lembaga atau perusahaan pers dengan alamat, kantor, dan manajamen yang jelas-- dan media tidak resmi --tidak diterbitkan lembaga pers tapi kelompok atau individu dengan memanfaatkan blog atau kemudahan membuat situs web (media intenet).

Media yang menerima QR Code Dewan Pers dipastikan legal, resmi, dan beritanya dapat "dipertanggungjawabkan" karena lembaga penerbit (publisher), pengelola (wartawan), dan alamat kantornya jelas sehingga mudah diproses jika terjadi pelanggaran hukum atau kode etik jurnalistik.

Namun, meski sudah terverifikasi Dewan Pers, media ber-QR Code tersebut belum tentu mendapatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat. 

Kredibilitas media bukan ditentukan oleh Dewan Pers, PWI, AJI, ataupun pemerintah, tapi ditentukan "perilaku" pemberitaannya yang berimbang (balance), tidak menjadi corong kekuatan politik dan ekonomi tertentu --yang disebut sebagai media partisan, tidak menjadi media propaganda --menggiring opini dan melakukan framing berita, dan tidak berisi berita yang menipu pembaca, termasuk kesesuaian judul dengan isi berita.

Jika media-media mainstream dan resmi tersebut tidak menaati kode etik jurnalistik, tidak berimbang, dan tidak memenuhi hak tahu (right to know) publik, maka barcode atau logo verifikiasi media tidak ada artinya karena publik bisa menilai sendiri mana media yang bisa dipercaya dan mana yang tidak tidak.

Apakah Metro TV --misalnya-- akan otomatis dipercaya sebagian umat Islam yang selama ini menyebutnya "Metro Tipu"?

Faktanya, sebagian besar media mainstream selama ini cenderung menjadi corong rezim dan tidak berimbang dalam pemberitaan terkait isu Islam dan kaum Muslim. Akibatnya, publik tidak menjadikan berita media arus utama sebagai rujukan dan mencari "second opinion" atau informasi detail lewat media sosial atau blog.

Itulah yang menjadi salah satu munculnya Hoax. Dewan Pers sendiri mengaku, merebaknya hoax akibat krisis kepercayaan masyarakat terhadap media.

Hoax berkembang akibat masyarakat kehilangan kepercayaan atas netralitas pers dan isi media mainstream, sehingga masyarakat mencari alternatif dari media sosial.

Krisis kepercayaan terhadap media juga disebabkan fenomena praktik jurnalisme umpan klik (clickbait journalism), seperti "konsisten" dilakukan Tribunnews dan diikuti media-media lain seperti Dream. Judul berita umpan klik tidak mencerminkan profesionalitas jurnalis karena judul-judul umpan klik cenderung menipu atau menjebak pembaca --makanya clickbait disebut juga "jebakan klik".

Dengan demikian, kita sambut positif upaya Dewan Pers "menertibkan" media, khususnya media online yang terus bermunculan. Namun, di sisi lain, kita harapkan Dewan Pers juga "mendidik" media-media tersebut untuk menaati kode etik jurnalistik, berimbang, dan menjauhi praktik jurnalisme umpan klik yang merupakan "bentuk terendah jurnalisme media sosial" (lowest form of social media journalism).

Daftar 74 Media yang Terverifikasi Dewan Pers

Berikut ini daftar media yang akan menerima sertifikasi, seperti dirilis Antara News. Kelompok media yang lolos verifikasi tahap pertama ini terdiri dari 39 Media Cetak, 19 Media Televisi, Media Radio (8), dan Media Online (8).

Media lainnya akan menyusul karena menurut Dewan Pers sendiri saat ini ada 43.000 lebih media di Indonesia.

Media Cetak (39)
1. Media Indonesia
2. Kompas
3. Bisnis Indonesia
4. Pikiran Rakyat
5. Cek & Ricek
6. Siwalima
7. Waspada
8. Analisa
9. Tribun Timur
10. Kedaulatan Rakyat
11. Harian Jogja
12. Suara Merdeka
13. Solo Pos
14. Koran Sindo
15. Sindo Weekly
16. Sumatera Ekspres
17. Radar Palembang
18. Tribun Sumsel
19. Sriwijaya Post
20. Palembang Ekspres
21. Palembang Post
22. Republika
23. Singgalang
24. Padang Ekspres
25. Haluan
26. Berita Pagi
27. Poskota
28. Majalah Investor
29. Suara Pembaruan
30. Kaltim Pos
31. Rakyat Merdeka
32. Balikpapan Pos
33. Tribun Kaltim
34. Jawa Pos
35. Femina
36. Tribun Pekanbaru
37. Bali Post
38. Riau Pos
39. Harian Fajar

Media Televisi  (19)
40. Metro TV
41. Trans 7
42. ANTV
43. TVOne
44. MNC TV
45. Global TV
46. RCTI
47. iNews TV
48. SCTV
49. Indosiar
50. Trans TV
51. TA TV
52. CTV
53. Celebes TV
54. Balikpapan TV
55. Kompas TV
56. Bali TV
57. JTV
58. Berita Satu News Channel (TV)

Media Radio (8)
59. Radio Elshinta
60. Radio Republik Indonesia
61. Radio DMS Ambon
62. Radio PR FM Bandung
63. Radio Sindotrijaya FM
64. Radio KBR
65. Radio Suara Surabaya
66. Radio Pronews FM

Media Siber / Media Online (8)
67. LKBN ANTARA
68. Detik.com
69. Okezone.com
70. Kompas.com
71. Viva.co.id
72. Metrotvnews.com
73. RMOL.co
74. Arah.com

Demikian ulasan ringkas tentang Verifikasi Media QR Code Dewan Pers dengn "seruan" agar Dewan Pers juga memverifikasi praktik jurnalistik media-media verified tersebut agar mendapatkan kepercayaan publik dan credible. Wasalam. (www.romelteamedia.com).*

Romeltea Media

Hoax Berkembang Akibat Krisis Kepercayaan terhadap Media Mainstream

Hoax Berkembang Akibat Krisis Kepercayaan terhadap Media Mainstream
HOAX atau berita palsu/informasi bohong berkembang akibat masyarakat kehilangan kepercayaan atas netralitas pers dan isi media mainstream, sehingga masyarakat mencari alternatif dari media sosial.

Demikian dikemukakan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam diskusi bertema “Strategi Menang Melawan Hoax dan Fitnah” di Gedung Dewan Pers, Rabu (25/1/2017).

Seperti diberitakan laman Berita Lima, Yosep mengaku prihatin dengan mewabahnya hoax di tengah masyarakat dewasa ini. Persoalan ini bukan hanya menjangkiti masyarakat umum. Kalangan politisi dan jurnalis juga ada yang melakukan hoax.

Dikemukakan, hoax merupakan dampai berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi menjadi sarana menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain.

"Pada saat yang sama, masyarakat kehilangan kepercayaan atas netralitas pers dan isi media mainstream, sehingga masyarakat mencari alternatif dari media sosial," tegasnya.

Di Indonesia diperkirakan ada sekitar 2.000 media media cetak. Namun dari jumlah tersebut hanya 321 media cetak yang memenuhi syarat disebut sebagai media profesional.

Jumlah media online (siber) saat ini di Indonesia diperkirakan mencapai angka 43.300, tapi yang tercatat sebagai media profesional yang lolos verifikasi hanya 168 media online. Hingga akhir 2014 tercatat ada 674 media radio dan 523 media televisi.

PANDANGAN tentang penyebab berkembangnya hoax di atas selaras dengan yang sudah saya sampaikan di posting sebelumnya di blog ini: Hoax Menggejala Karena Berita Media Mainstream Tidak Berimbang.

Saya sebutkan, selain memasang barcode bagi media yang terdaftar di Dewan Pers untuk memerangi hoax, Dewan Pers juga mestinya sadar, muncul dan menggejalanya hoax dan media abal-abal dikarenakan media-media pers atau media mainstream hampir semuanya TIDAK BERIMBANG dalam pemberitaan, khususnya menyangkut isi Islam dan kaum Muslim.

Media-media arus utama sering melakukan framing dalam pemberitaan demi "pesanan" atau kepentingan kekuatan politik tertentu.

Akibat media mainstream mengabaikan asas balance atau covering both side dalam pemberitaan, sehingga merugikan kelompok tertentu, maka bukan saja mereka kehilangan TRUST dari publik, tapi juga publik melakukan perlawanan.

Selain ketidakberimbangan, faktor lain yang menurunkan kredibiltas media adalah judul umpan klik (clickbait) yang bikin jengkel pembaca karena mayoritas berita yang dibungkus judul umpan klik mengecewakan pembaca.

Belum lama ini saya menerima pesan WhatsApp dari seorang wartawan senior di Bandung. Dikakatan, Dewan Pers tidak bisa menyuruh orang untuk percaya kepada media pers yang sudah diverifikasi atau diberi barcode. Ia bahkan bertanya, apa Dewan Pers, PWI, atau AJI sendiri masih dipercaya masyarakat?

Jadi, faktor TRUST ini penting dijaga oleh kalangan media atau wartawan. Jika kehilangan kepercayaan dan kredibilitas, maka lambat-laun media itu akan ditinggalkan pembaca dan bangkrut.

Kepercayaan dan kredibilitas media dibangun oleh pemberitaan yang berimbang, jujur (fairness doctrine), dan tidak melakukan framing.

Saya bahkan "curiga", gencarnya perang terhadap hoax ini juga karena terus menurunnya jumlah pembaca media online karena publik banyak beralih ke media sosial dan blog untuk mendapatkan informasi detail dan berimbang. Wasalam. (www.romelteamedia.com).*